Malili, Libasnews.co.id-
Laporan kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Desa di kabupaten Luwu Timur terus bergulir.
Informasi terbaru yang diterima redaksi Libasnews menyebutkan, pengadaan papan transparansi desa yang merupakan salah satu item pekerjaan yang dilaporkan kepada penyidik polres Luwu Timur disinyalir telah merugikan keuangan negara hingga lebih kurang Rp.700 juta.
Hal itu diungkapkan Arsad, saat memberikan keterangan kepada awak media ini Jum’at, 26/3/2021.
Perhitungan atas indikasi kerugian negara dalam pengalokasian dana pengadaan papan transparansi desa se-kabupaten Luwu Timur tersebut didapatkan setelah merampungkan keterangan dari sejumlah pihak yang terlibat langsung, mulai dari tingkat Desa, pelaksana kegiatan, hingga ke beberapa staf Dinas PMD Lutim.
Hanya saja, Arsad masih enggan merinci metode yang mereka gunakan dalam menghitung kerugian negara dalam laporan mereka.
“Maaf, kalau soal perhitungan detilnya, bisa menghubungi langsung penyidik atau lembaga audit yang berkompeten,” jelas Arsad.
Yang jelas, lanjut Arsad, Tim Investigasi LPPM Indonesia menemukan setidaknya 2 (dua) modus utama yang dijadikan jalan untuk menggagahi keuangan negara melalui desa ini, yakni Mark-up dan pemberlakuan pungutan liar (pungli), terutama terhadap para pekerja (pelaksana).
Selain itu, sambung Arsad, hal lain yang menjadi bahagian dari kesimpulan temuan lembaga yang dipimpinnya di kabupaten Luwu Timur itu adalah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, mulai dari tingkat Desa, hingga oknum pejabat di dinas PMD Luwu Timur.
Diakhir perbicangan Arsad menjelaskan, upaya penyalahgunaan keuangan negara yang terjadi dalam pengalokasian dana desa di Luwu Timur disinyalir berawal dari upaya pemufakatan jahat antara beberapa pihak, “terutama oknum pejabat di dinas PMD Luwu Timur dan pemerintah desa,” terangnya. (AR).
